JAKARTA - Anggaran penanggulangan kemiskinan yang meningkat signifikan tiap tahun, tidak sebanding dengan penurunan angka kemiskinan yang berjalan lambat. Program penanggulangan kemiskinan masih belum bisa keluar dari masalah klasik seperti birokrasi yang tidak efektif, serta sebaran program di kementrian yang tak terintegrasi.
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan hal itu dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin. "Ada persoalan efektivitas dalam anggaran kemiskinan," kata Faisal.
Anggaran kemiskinan dalam APBN meningkat dari tahun 2004 sebesar Rp 18 triliun, menjadi Rp 80,1 triliun di 2010. Namun, angka kemiskinan hanya turun dari 36,1 persen di tahun 2004, menjadi 31,0 persen di 2010. "Jadi ini memang ada yang salah, dan tidak ada yang pantas dibangga-banggakan," kata Faisal.
Indonesia bahkan terancam disalip oleh negara-negara tetangga yang selama ini perekonomiannya lebih terbelakang seperti Vietnam dan Laos. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, kata Faisal, pemerintah harus mampu mendinamiskan sektor tradeable, terutama pertanian, yang menghidupi duapertiga masyarakat Indonesia. "
Duapertiga masyarakat hanya menikmati pertumbuhan 3,5 persen. Sepertiganya bisa 9 persen ke atas," kata Faisal, merujuk data pertumbuhan ekonomi yang dilansir BPS belum lama ini.
Menurut Faisal, data tersebut juga sekaligus bisa menunjukkan kesenjangan ekonomi. Meskipun indeks koefisien gini yang cukup lumayan di posisi 0,4, menurut dia, tidak bisa dijadikan patokan valid untuk mengukur ketimpangan ekonomi. Sebab, di Indonesia, indeks koefisien gini dihitung berdasarkan konsumsi per penduduk, bukan berdasarkan pendapatan. "Ketimpangan di Indonesia menjadi tidak ada datanya," kata Faisal.
Anggota DPR Budiman Sudjatmiko mengatakan, upaya mengentaskan kemiskinan tidak bisa sekadar dilakukan dengan dana yang cukup. Namun, juga harus disertai kemampuan manajemen skill masyarakat miskin untuk mengelola anggaran tersebut dengan baik. "Masyarakat miskin dan hampir miskin harus diberi kemampuan manajemen dan diberikan hak untuk menentukan program," kata legislator dari FPDIP itu.
Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat yang sangat rentan untuk masuk jurang kemiskinan. Ini karena jumlah masyarakat dengan kategori hampir miskin masih cukup banyak. Data 2010 menunjukkan, penduduk hampir miskin mencapai 29,38 juta jiwa, atau hampir sama jumlahnya dengan penduduk miskin sebanyak 31,02 juta jiwa.
"Penduduk hampir miskin sangat rentan. Misalnya ada gejolak harga pangan seperti saat ini, bisa dengan mudah jatuh miskin," kata Kecuk. (jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar